Tulisan ini menelusuri bekas-bekas aset pendidikan Tionghoa yang terafiliasi dengan organisasi kiri di Cirebon, lalu berubah bentuk dan fungsi pasca-kekerasan anti-komunis 1965-1966.
Dosen kini dipahami sebagai pekerjaan yang berfungsi sekadar menghasilkan lulusan siap kerja, “produk” yang “layak” memenuhi kebutuhan pasar. Para pembelajar pada akhirnya hanya sebagai “produk akhir” untuk kebutuhan industri.
“Obral” gelar akademik adalah ancaman serius bagi integritas dan kredibilitas institusi akademik. Diperlukan reformasi komprehensif untuk memastikan bahwa gelar akademik diberikan berdasarkan pencapaian ilmiah yang tulus, dan bukan karena pengaruh finansial, kepentingan, atau politik belaka.
Lewat acara yang sedang hype, CoC, kita dapat berefleksi bahwa problem dasar kita masih sama: tidak meratanya akses pendidikan dan langgengnya anggapan bahwa rumpun STEM itu superior.
Di Indonesia, pembangunan melulu dikaitkan dengan modernitas, industri, dan urbanisasi seperti di negara-negara Barat. Tak ada tempat bagi alternatif, juga untuk masyarakat adat.
Terlalu banyak doktor dan profesor yang tidak memiliki kompetensi sehingga tidak pantas menyandang gelarnya itu. Indonesia tak terkecuali. Apa yang terjadi baru-baru ini membuktikannya.
Dengan mengingat slogan Mei 68, “jadilah realistis, tuntut yang tidak mungkin”, kini kita harus bersuara: Demokratisasi kampus sekarang juga.
Buruknya kesejahteraan dosen adalah tragedi, namun menjadi lelucon sebab dianggap bersumber dari kemalasan dan kebodohan individu.
Memikirkan kembali perjalanan studi doktoral selama satu tahun membuat saya semakin menyadari banyak hal. Bahwa pekerja kampus sama seperti pekerja lain; betapa pentingnya kerja perawatan; pembangunan tak merata; dan mendesaknya iklim akademik yang sehat
Dampak ekologis karena pendidikan yang bias urban, mendukung konsumsi massa yang tinggi, dan sangat industrialis tidak hanya akan dirasakan masyarakat adat, melainkan kita semua
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.