Diskusi IndoProgress episode perdana ini adalah kelanjutan dari diskusi dan debat tertulis di website IndoProgress tentang PilPres 2019. Dipantik oleh Hizkia Yosie Polimpung, pembahasan mengenai pemilihan presiden Indonesia 2019 ini menghadirkan Ken Budha Kusumandaru, Ruth Indiah Rahayu, dan Abdil Mughis Mudhoffir.

Pada tanggal 29 April kemarin, 22 kota di dunia melakukan demonstrasi menuntut dibukanya akses jurnalis internasional ke Papua begitu pula untuk organisasi-organisasi donor/bantuan dan para penyelidik hak asasi manusia.

Selama beberapa dekade, para aktivis Papua yang memperjuangkan hak-haknya ditahan, dihilangkan, disiksa bahkan dibunuh.

Wartawan lokal yang meliput kondisi yang terjadi di Papua menghadapi resiko mematikan. Wartawan asing yang mencoba meliput Papua juga mengalami hal yang sama. Selama Indonesia terus menerapkan batasan yang menekan akses ke Papua, kekuatan militer dan paramiliter Indonesia akan terus bebas bertindak sewenang-wenang, dengan kekebalan hukum, dan mengorbankan orang-orang asli Papua, yang dihilangkan, disiksa atau dibunuh.

Demonstrasi di NYC dikoordinir oleh ETAN, East Timor and Indonesia Action Network (www.etan.org) dan bertempat di seberang kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia di New York.

Kasus pelanggaran HAM mana yang Anda ingat (telah diselesaikan sampai tuntas)? Silakan, Anda akan memanggil ulang memori Anda terkait kasus penculikan aktivis, pembunuhan, hingga penghilangan paksa. Maka di saat bersamaan, Anda akan menemukan jawaban bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, nyaris tanpa penyelesaian. Nama-nama yang dinyatakan hilang hingga kini tidak jelas rimbanya. Sedangkan kasus pembunuhan aktivis pembela HAM hingga kini masih menyisakan tanda tanya.

Belakangan ini, kasus pelanggaran HAM kembali menjadi isu yang akrab di telinga kita, setelah salah satu kontestan Pemilu Presiden diduga kuat sebagai pelaku penculikan pada 1998. Pada kesempatan ini, IndoPROGRESS TV menyajikan tiga episode wawancara terkait berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang berjudul Kami Selalu Ingat!. Masing-masing episode menampilkan satu narasumber, mulai dari Suciwati Munir, Keluarga Wiji Thukul, hingga Mugiyanto—salah satu korban penculikan. Wawancara ini mencoba mengungkap usaha perjuangan mereka, serta masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden.

Kami Selalu Ingat! merekam ingatan mereka, baik korban maupun keluarga korban. Seri wawancara ini sekaligus mengajak kita untuk merawat ingatan, sebab kita bukan bagian dari mereka yang terus- menerus berpura-pura lupa.

***

WIJI THUKUL penyair sekaligus aktivis yang lantang menentang kediktatoran Soeharto di masa senjakala Orde Baru. Pemilik nama asli Wiji Widodo itu merupakan salah satu dari 13 aktivis yang hingga kini hilang. Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) menerima laporan hilangnya Thukul pada 24 Maret 2000.

Belasan tahun telah berlalu, nasib Thukul dan kawan-kawan hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Sementara itu, Prabowo Subianto yang diduga kuat bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran HAM berat ini malah menjadi kontestan Pemilihan Presiden 2014.

Juni 2014, Tim IPTV berkesempatan bertemu dengan keluarga Wiji Thukul di rumah mereka yang terletak di Keluruhan Jagalan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. IPTV bertemu dengan istri Thukul, Siti Diyah Sujirah (Sipon), serta kedua anaknya Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah. Saat ini, kedua anak Thukul kini juga aktif berkesenian, dan lantang menyuarakan masalah-masalah sosial lewat karya-karyanya.

Dalam wawancara ini, keluarga Thukul menceritakan hal-hal personal terkait rasa kehilangan, komitmen mereka dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia, serta sikap politik terkait pemilihan presiden 2014.

Baca juga:

• Wiji Thukul dan Puisinya
• Wiji Thukul, Dihilangkan tetapi Tetap Hidup
• Kepada Anakku, Tentang Anak-Anak Muda Hebat Itu

Kasus pelanggaran HAM mana yang Anda ingat dan telah diselesaikan sampai tuntas? Silakan, memanggil ulang memori Anda terkait kasus penculikan aktivis, pembunuhan, hingga penghilangan paksa. Maka di saat bersamaan, Anda akan menemukan jawaban bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, nyaris tanpa penyelesaian. Nama-nama yang dinyatakan hilang hingga kini tidak jelas rimbanya. Sedangkan kasus pembunuhan aktivis pembela HAM hingga kini masih menyisakan tanda tanya.

Belakangan ini, kasus pelanggaran HAM kembali menjadi isu yang akrab di telinga kita, setelah salah satu kontestan Pemilu Presiden diduga kuat sebagai pelaku penculikan pada 1998. Pada kesempatan ini, IndoPROGRESS TV menyajikan tiga episode wawancara terkait berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang berjudul Kami Selalu Ingat!. Masing-masing episode menampilkan satu narasumber, mulai dari Suciwati Munir, Keluarga Widji Thukul, hingga Mugiyanto—salah satu korban penculikan. Wawancara ini mencoba mengungkap usaha perjuangan mereka, serta masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama dalam kaitannya dengan Pemilu Presiden.

Kami Selalu Ingat! merekam ingatan mereka, baik korban maupun keluarga korban. Seri wawancara ini sekaligus mengajak kita untuk merawat ingatan, sebab kita bukan bagian dari mereka yang terus- menerus berpura-pura lupa.

***

SUCIWATI MUNIR, merupakan istri almarhum Munir Said Thalib. Sebelum menikah dengan Munir, Suciwati berkecimpung sebagai aktivis buruh. Setelah Munir meninggal, Ibu dua anak ini hadir sebagai salah satu sosok penting dalam usaha penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Bersama keluarga korban lainnya, Suciwati terus menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Perempuan berusia 46 tahun itu, kini juga mengelola Omah Munir yang terletak di Batu, Malang. Omah Munir merupakan sebuah rumah yang mengoleksi benda-benda terkait perjuangan penegakan HAM di Indonesia, sekaligus usaha untuk melawan lupa.

Senin, 16 Juni 2014 pagi, PT Semen Indonesia (PT. SI) di Rembang menggelar Doa Persiapan Pembangunan Pabrik Semen di tapak pabrik. Warga sekitar tapak pabrik semen dan wilayah kerja tambang karst PT SI menengarai kegiatan ini sesungguhnya hanyalah topeng dari prosesi peletakan batu pertama sebagai simbol akan diteruskannya rencana pembangunan pabrik. Agenda tersebut terang-terangan mengabaikan suara warga yang telah lama menolak tegas industri semen yang dapat merusak kelestarian ekologi Pegunungan Kendeng Utara.

…

kami buruh
bukan mental budak
pemikiran dan tenaga kami
mampu menciptakan
memproduksi beribu-ribu pakaian
beribu-ribu sepatu
beribu-ribu arloji

kami adalah Marsinah
Marsinah
…

Begitulah penggalan sajak yang dideklamasikan Lami, buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Utara.

8 Mei 1993, seorang buruh pabrik PT. Catur Putera Surya (CPS) di Porong, Sidoarjo, bernama Marsinah ditemukan tewas mengenaskan di hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelumnya, Marsinah berada di garda depan aksi-aksi buruh PT. CPS dalam memperjuangkan keadilan, diantaranya menuntut kelayakan upah minimum regional, upah lembur dan cuti hamil bagi buruh perempuan. Marsinah pun menjadi martir sekaligus simbol dari penindasan berlapis—eksploitasi tenaga kerja, kekerasan militer, pelanggaran HAM, dan kejahatan patriarki—yang terjadi di masa Orde Baru.

Marsinah adalah sosok yang membawa makna keberanian dan semangat juang rakyat melawan penindasan lintas sektor. Obor Marsinah (Koalisi Bersama Politik Kerakyatan untuk Marsinah), hadir untuk terus mengingat dan memaknai perjuangan dan pengorbanan Marsinah. Diprakarsai oleh Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Radio Komunitas Buruh Perempuan MARSINAH FM, dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan, Obor Marsinah adalah sebuah ikhtiar merentangkan ruang solidaritas perjuangan rakyat pekerja dalam menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan, menghadapi pengusaha rakus, menghadapi militer yang berpolitik, membebaskan ruang ekspresi, melawan penangkapan dan penahanan semena-mena.

Masih tersimpan banyak makna dari perjuangan Marsinah bagi pergerakan rakyat yang hingga kini terus memperjuangkan kesejahteraan dan demokrasi di Indonesia. Obor Marsinah mengajak berbagai elemen pergerakan rakyat untuk menjadikan perjuangan Marsinah sebagai obor perjuangan.

Salam Solidaritas,
IndoPROGRESS TV

Selama masa perang, Shadia Marhaban merupakan salah satu aktivis perempuan Gerakan Aceh Merdeka yang berjuang melawan penjajahan militer negara Indonesia di Aceh. Bersama organisasi lain, Shadia mengkoordinir Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dan berhasil menggerakkan satu juta orang dalam demonstrasi damai untuk menuntut referendum. 

Empat tahun kemudian, Shadia terpaksa melarikan diri ke Amerika Serikat ketika pemerintah melancarkan Daerah Operasi Militer di Aceh. Ini mendorong Shadia untuk mencari dukungan internasional bagi rakyat Aceh. Pada tahun 2005, Shadia merupakan satu-satunya perempuan yang mengikuti perjanjian damai di Helsinki yang mengakhiri perang di Aceh. Peran Shadia dalam perjuangan rakyat Aceh didokumentasikan dalam film dokumenter “The Black Road”.

Setelah kembali ke Aceh, Shadia bergerak sebagai presiden Liga Inong Aceh (LINA) untuk membantu mantan kombatan perempuan kembali ke kehidupan sipil. Ia juga berperan aktif sebagai mediator dan konsultan usaha perdamaian di Afganistan, Thailand Selatan, Filipina, Timor-Leste, Nepal dan Papua. Selain itu, Shadia juga mengasuh sekolah pertama untuk anak-anak dengan autisma dan down syndrome di Aceh.

Pada 7-11 April 2014, Shadia diundang untuk berbicara di Conference on World Affairs di University of Colorado Boulder. Redaktur IndoPROGRESS, Rianne Subijanto berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Shadia Marhaban di Boulder, Colorado. Shadia berbagi cerita seputar gerakan rakyat di Aceh, sejarahnya serta perjuangannya di masa konflik dan saat ini.

Rumitnya permasalahan agraria di tanah air tak kunjung mengudar, bahkan semakin hari semakin pelik, mulai dari ketimpangan kepemilikan lahan hingga meningkatnya konflik lahan. Dalam kondisi tersebut, petani gurem dan petani tak bertanah adalah pihak yang paling rentan dan kerap dikorbankan. Permasalahan agraria yang mengemuka sejak era kolonial dan menerus hingga era Yudhoyono, kiranya penting untuk dibahas.

Kami, tim produksi IndoPROGRESS TV, berinisiatif mewawancarai Francis Wahono, pada Sabtu, 5 April 2014. Wahono adalah Direktur Yayasan Cindelaras Paritrana Yogyakarta. Wahono bersama Cindelaras mengabdikan diri dalam kerja-kerja pendampingan petani, seperti pengorganisiran pertanian organik-kolektif dan mendorong pengembangan koperasi petani.

Selain itu, Wahono juga menulis dan menyunting beberapa buku, diantaranya: Teologi Pembebasan: Sejarah, Metodologi, Praksis dan Isinya (Jakarta: Sinar Harapan, 1987; Yogyakarta: LKiS, 2000, 2008) Hak-Hak Azasi Petani dan Proses Perumusannya (co-editor, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan Sosial (Yogyakarta: Insist, Pustaka Pelajar, 2001), Neoliberalisme (co-editor, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004), Ekonomi Politik Pangan (co-editor, Jakarta: Bina Desa dan Yogyakarta: CindeBooks, 2011).

Wahono dalam video wawancara ini memaparkan pandangan dan pemikirannya tentang permasalahan agraria di Indonesia secara umum, serta kaitannya dengan momen Pemilu 2014; karena bagaimanapun juga permasalahan agraria tak bisa dilepaskan dari kekuasaan negara yang terlegitimasi oleh pemilu. Selamat menyimak.

Salam,

Tim Produksi IPTV
Suluh Pamuji dan Udin Choirudin

Pada 26 Februari 2014, dua redaktur IndoPROGRESS, Coen Pontoh dan Sari Safitri Mohan menyempatkan diri untuk merancang wawancara dengan Andreas Harsono (wartawan senior, aktivis HAM) ketika berkunjung ke New York City. Melalui Coen, IndoPROGRESS mengajukan beberapa pertanyaan kepada Andreas tentang masalah HAM di Indonesia kaitannya dengan Pemilu 2014 yang tak lama lagi akan dihelat.

Saya pikir uraian-jawab dari Andreas atas beberapa pertanyaan yang diajukan Coen penting menjadi pertimbangan, terlebih untuk para “calon pemilih”. Silakan simak video wawancaranya.

Suluh Pamuji
Produser IndoPROGRESS TV